Petani Blora Diminta Waspadai Peredaran Pupuk Palsu

Pendistribusian pupuk di kios atau agen resmi. Tidak dijual
dengan cara keliling ke desa-desa.

BLORA. Petani di Blora perlu waspada karena banyak beredar pupuk palsu yang dijual oleh para pedagang. Pupuk tersebut hampir sama khususnya dari segi kemasan dan tulisan. Namun jika diperhatikan lebih seksama ada perbedaan. Jika tidak teliti maka akan tertipu.

Pengawas Pupuk Petrokimia Blora Agus Nugroho mengatakan bahwa dirinya beberapa kali menjumpai hal itu. Seperti yang terjadi di Kecamatan Bogorejo.  Penjulan itu berkeliling dengan menggunakan mobil pik up, dengan plat kendaraan S atau L, Setelah detahui mereka langsung pindah tempat.

“Mereka menjual dengan cara kelilingan ke desa-desa dan berpindah, sekilas karung yang dipakai sama namun ada beberapa perbedaan dan warga harus waspada,” jelas Agus.

Satu hal yang harus diperhatikan oleh warga adalah bahwa pupuk bersubsidi itu tidak dijual secara berkeliling dan dengan harga yang murah. Biasanya mereka mengaku kalau ada pupuk lebih sehingga dijual. Padahal pupuk bersubsidi hanya boleh di jual di kios/pengecer resmi yang telah ditunjuk.

Jika menemukan ada pupuk yang dijual seperti itu maka bisa dipastikan itu adalah pupuk palsu. “Pupuk bersubsidi itu tidak dijual secara keliling, kalau melihat itu jangan dibeli dan laporakan saja,” pintanya.

5,2 Juta Ton

Sementara itu, pada 2015 ini alokasi pupuk bersubsidi yang disalurkan PT Petrokimia mencapai 5, 2 juta ton dari jumlah nasional yang mencapai 9,55 juta ton. Pupuk tersebut terdiri atas urea, ZA, SP- 36, NPK serta organik. ’’Untuk jatah urea bersubsidi 257.905 ton yang penyalurannya sesuai Permendag harus melalui distributor dan kios resmi karena merupakan barang dalam pengawasan,’’ ujar Manajer Humas PT Petrokimia, Yusuf Wibisiono.

Menurutnya, untuk wilayah Jateng mendapatkan alokasi 1,15 juta ton, perincianya urea 70.600 ton yang dialokasikan untuk enam kabupaten. Saat ini banyak pemerintah daerah yang belum mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) ataupun Peraturan Bupati (Perbup) yang menjadi dasar penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat kabupaten/kota dan kecamatan. 

’’Sampai saat ini hanya ada 16 provinsi yang telah mengeluarkan Pergub, sedangkan untuk Perbup baru 20 kabupaten,’’ jelasnya. 

Padahal penyaluran harus berdasarkan Perbup dan Pergub, namun tetap berdasarkan alokasi tahun sebelumnya, sesuai melalui surat keputusan dari Dinas Pertanian.

Sementara itu, Suvervisor Petrokimia Wilayah Pati, Hariyanto mengatakan, di Blora memang belum ada Perbup namun dari kepala Dinas Pertanian sudah mengeluarkan SK penyaluran pupuk bersubsidi. ’’Memang Perbup belum diterbitkan tapi SK dari Dinas Pertanian sudah ada,’’ ujarnya.

Saat ini yang menjadi permasalahan, kata dia, ada lahan di area hutan yang digunakan untuk tanam padi atau jagung yang belum diperhitungkan. Padahal untuk mendapatkan pupuk harus melalui rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK). Hanya saja di lahan hutan tidak ada, selain itu petani belum terdaftar dalam kelompok tani sehingga tidak memiliki RDKK padahal mereka tetap membutuhkan pupuk. ’’Petani lahan hutan bisa membuat RDKK sehingga bisa mendapatkan pupuk, nanti akan diusulkan setelah RDKK ada,’’ tegasnya. (Sugie-SMNetwork | Jo-infoblora)

9:00:00 AM