Cermati Programnya, Jangan Memilih Calon Bupati Karena Ganteng

Kegiatan Pendidikan Politik bagi Organisasi Wanita di pendapa rumah dinas bupati, kemarin.

BLORA. Para pemilih diminta mencermati program-program yang ditawarkan calon baik dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) maupun pemilu lainnya. Bentuk fisik, kekerabatan ataupun afiliasi politik calon hendaknya dikesampingkan saat pemilih akan menyalurkan hak suara di bilik pemilu. ‘’Jangan karena calonnya berwajah tampan, terus dipilih.

Cermati dulu program-program yang ditawarkan calon itu apa saja,’’ ujar Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Indonesia (LPPI) Semarang, Joko J Prihatmoko, saat memaparkan materi Partisipasi Pilkada; Pemilih Cerdas, Pemilu Berkualitas dalam Kegiatan Pendidikan Politik bagi Organisasi Wanita di pendapa rumah dinas bupati, kemarin. Kegiatan itu diselenggarakan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Blora.

Selain Joko J Prihatmoko, narasumber yang dihadirkan dalam acara yang diikuti pengurus organisasi wanita di Blora tersebut adalah Moesafa dari KPU dan Lulus Mariyonan dari Panwas Pilkada. Joko J Prihatmoko memberikan tips untuk memilih calon yang smart. Menurutnya calon yang layak dipilih adalah yang mempunyai program kerja khusus (specific) dan jelas bagi masyarakat. Contohnya pendidikan murah, ketersediaan pupuk, pengaspalan jalan.

Hanya saja program itupun harus terukur dan dapat diprediksi pencapaiannya. Selain itu program calon hendaknya aktual. Artinya program kerja menyentuh kebutuhan masyarakat yang paling mendesak. Selain itu juga realistis dan target waktu pelaksanaan program kerja harus terukur.

Subyek Pemilu

Sementara itu, Moesafa dalam paparannya mengemukakan, alasan perlunya partisipasi perempuan dalam politik. Di antaranya alasan keadilan dan kesetaraan, alasan kepentingan perempuan, alasan perubahan, alasan perempuan sebagai pembeda dan alasan representasi atau keterwakilan.

Dia menuturkan, pemilih perempuan sangat rentan untuk kehilangan perannya sebagai subjek dalam pemilu. Hal ini terjadi karena sebagian besar pemilih perempuan tidak memiliki kuasa atas dirinya. Ketika masih lajang, perempuan berada dalam kuasa orang tuanya. Saat telah menikah, mereka berada dalam kuasa suami.

‘’Saat menggunakan hak pilihnya, perempuan rentan untuk mengalami pengaruh dari suami atau orang tuanya, sehingga mereka tidak dapat secara bebas dan mandiri menentukan pilihannya,’’ tandasnya. 

Untuk menghindari hal itu, kata dia, diperlukan pendidikan politik bagi kaum laki-laki maupun perempuan. Yakni pendidikan yang membuat perempuan menyadari hak-hak politik yang dimilikinya dan menjadikan laki-laki-terutama suami dan orang tua lebih menghargai dan menghormati hak-hak politik perempuan. ‘’Dengan demikian perempuan sebagai pemilih dapat sungguh- sungguh menjadi subjek,’’ tegasnya. 

Sementara itu, Lulus Mariyonan dari Panwas Pilkada Blora lebih banyak mengupas peran Panwas dalam penanganan tindak pidana pemilu. Mulai dari strategi pengawasan berupa pencegahan dan penindakan hingga penanganan pelanggaran pemilu.

Bupati Djoko Nugroho dalam sambutannya yang dibacakan Kepala Kesbangpol, Anang Sri Danaryanto mengemukakan, dalam proses pembangunan politik, peningkatan peran dan partisipasi wanita menjadi sesuatu yang sangat penting. Menurutnya, besarnya partisipasi perempuan tersebut, relatif membuka arah pembangunan daerah yang berorientasi terhadap nasib dan kepentingan perempuan.

‘’Pembangunan politik yang baik di tingkat lokal akan menghasilkan kesadaran masyarakat di tingkat bawah yang lebih dewasa. Di mana pada gilirannya kedewasaan politik itulah yang membangun sikap toleransi terhadap ragam perbedaan politik sehingga mampu meminimalkan konflik,’’ ujarnya. (Abdul Muiz-SMNetwork | Jo-infoblora)

1:00:00 AM