Bappeda Blora Gelar Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2016

Konsultasi Publik Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2016 di Bappeda Blora, kemarin.

BLORA. Perencanaan program pembangunan 2016 mulai disusun. Agar rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) itu tepat sasaran, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) mengundang sejumlah kelompok masyarakat untuk memberikan saran dan pendapat. Konsultasi publik dalam rangka penyusunan rancangan awal RKPD 2016 itu digelar di Aula Bappeda, kemarin.

Selain diikuti pejabat dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan beberapa kelompok masyarakat, dalam konsultasi publik itu dihadiri pula sejumlah anggota DPRD yang dipimpin Wakil Ketua DPRD, Abdullah Aminudin. 

Kepala Bappeda Samgautama Karnajaya menyatakan, konsultasi publik perlu dilakukan. Menurutnya, RKPD Blora 2016 merupakan dokumen perencanaan daerah yang disusun berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas pembangunan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

’’RKPD disusun berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJDP) Kabupaten Blora 2005-2025 dan RTRWtahun 2011- 2031. Sedangkan RPJMD Kabupaten Blora 2010-2015 berakhir pada 2015,’’ujarnya.

Evaluasi 
Menurutnya, penyusunan RKPD juga mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Republik Indonesia 2014-2019. Selain itu, juga mengacu kepada RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2013- 2025, evaluasi RKPD Blora 2014 dan dokumen platform RPJMD Blora 2015-2020 yang merupakan rancangan teknokratik RPJMD. ’’Sesuai tahapan, RPJPD 2016 merupakan tahapan ke tiga dari tahap RPJPD Blora 2005-2025 yang mempunyai visi terwujudnya masyarakat yang maju, sejahtera, adil, damai dan demokratis,’’katanya.

Pada kesempatan tersebut, dijelaskan pula evaluasi pelaksanaan RKPD 2013 dengan diuraikan gambaran umum kondisi daerah yang menyangkut aspek geografis dan demografis. Termasuk aspek kesejahteraan masyarakat, pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, indek pembangunan manusia serta aspek pelayanan umum seperti kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman. 

Konsultasi publik juga membeberkan tenaga kerja, perekonomian, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Tak kalah penting terkait pangan, yakni dalam komitmen kedaulatan pangan yang diwujudkan dengan beberapa regulasi. Sektor pertanian masih menjadi prioritas.

Dikupas juga isu strategis RPJPD Tahap II 2005-2025. Sedangkan isu strategis pembangunan jangka panjang daerah berdasarkan RPJPD Blora 2005-2025 yaitu kurangnya ketersediaan air, rusaknya infrastruktur perhubungan dan transportasi, tingginya angka kemiskinan dan pengangguran. Selain itu juga rendahnya investasi, belum optimalnya pedestarian alam dan lingkungan hidup dan belum optimalnya pengelolaan pertambangan dan migas. 

’’Isu-isu strategis itu harus dikupas tuntas, hasilnya seperti apa dan kekuranganya bagaimana, sehingga ke depan bisa disiapkan perencanaan pembangunan yang benar-benar tepat sasaran,’’ kata Wakil Ketua DPRD Abdullah Aminudin. (Abdul Muiz-SMNetwork | Jo-infoblora)

3:30:00 AM