Tak Mau APBD Telat Lagi, Rencana Pembangunan 2016 Mulai Disusun

Gubernur Ganjar Pranowo saat menghadiri musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) di Kecamatan Sambong Kabupaten Blora, pekan lalu.

BLORA. Keterlambatan penetapan APBD tak ingin diulangi lagi pada tahun-tahun yang akan datang. Musyawarah untuk menyusun perencanaan pembangunan 2016 mulai disusun.

Bahkan Gubernur Ganjar Pranowo menyempatkan diri menghadiri Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan yang digelar di Kecamatan Sambong, pekan lalu.

Sementara pada pekan ini Musrenbang diadakan di sejumlah kecamatan di Blora, seperti di Kecamatan Jepon, kemarin. Ketua DPRD, Bambang Susilo mengemukakan, pihaknya telah menugaskan seluruh anggota DPRD untuk mengikuti musrenbang tingkat kecamatan tersebut.

’’Tidak ramai-ramai tapi per daerah pemilihan (dapil). Jadi setiap anggota DPRD di dapil tersebut akan mengikuti musrenbang di wilayahnya masing-masing,’’ ujarnya, kemarin.

Dia menegaskan, tahun ini penetapan APBD 2016 diupayakan akan lebih cepat dibanding tahun-tahun sebelumnya, yakni pada November 2015. Dia menyatakan, percepatan penetapan itu bukan lantaran mulai diterapkannya sanksi bagi daerah yang terlambat dalam menetapkan APBD.

Sanksi itu berupa tidak dibayarkannya hak-hak keuangan bupati, wakil bupati, pimpinan dan anggota DPRD selama enam bulan jika penetapan APBD terlambat. ’’Penetapan APBD sebelum berakhirnya tahun anggaran merupakan amanat undangundang. Jadi harus dilaksanakan,’’tegasnya.

Aspirasi Masyarakat

Dia menyatakan, aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam musrenbang akan menjadi salah satu dasar dalam penyusunan program pembangunan sekaligus pengalokasian anggarannya. Karena itu, kata dia, setiap anggota DPRD diharuskan mengikuti musrenbang di wilayahnya masing-masing.

Gubernur Ganjar Pranowo dalam kunjungan kerjanya di Blora pekan lalu mengingatkan agar musrenbang di tingkat desa maupun kecamatan benar-benar dilaksanakan.

Dia tidak ingin musrenbang hanya sekadar formalitas atau bahkan tidak dilaksanakan sesuai jadwal seperti yang pernah dialaminya di salah satu desa di Jateng belum lama ini.

Selain itu, menurutnya, usulan program kegiatan yang diajukan dalam musrenbang harus benar-benar tepat sasaran. ’’Kami ingatkan juga kewenangan DPRD hanya sampai pada pembahasan usulan kegiatan atau program pembangunan,’’ katanya.

Gubernur juga meminta, keterlambatan penetapan APBD 2015 yang diikuti sanksi tidak dibayarkannya hakhak keuangan bupati, wakil bupati, pimpinan dan anggota DPRD selama enam bulan, menjadi pengalaman sekaligus pelajaran berharga untuk berubah.

’’Saya mendapatkan laporan katanya APBD Blora 2016 akan ditetapkan pada November 2015, bagus itu,’’tandasnya. (Abdul Muiz-SMNetwork | Jo-infoblora)

4:00:00 AM